Governance

Untuk menunjang implementasi GCG, diperlukan suatu sistem pengawasan yang baik, efisien, dan berlaku untuk seluruh pemangku kepentingan. Sehubungan dengan hal tersebut, Dewan Komisaris telah menetapkan kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System – WBS) melalui Keputusan Dewan Komisaris Nomor 013/ABM-BOC-RES/IV/2013 tanggal 1 April 2013. Selanjutnya, melalui Keputusan Dewan Komisaris Nomor 014/ABM-BOC-RES/IV/2013, Dewan Komisaris menunjuk Komisaris Independen Perseroan sebagai Ketua Tim Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System - WBS) dan memberi kewenangan kepada Ketua Tim WBS untuk memilih dan mengajukan calon anggota tim untuk disetujui dan diangkat oleh Dewan Komisaris.

Penyampaian Laporan Penggunaan

Pihak yang berhak melakukan pelaporan adalah setiap anggota ABM, anggota Grup ABM, atau pihak ketiga di luar ABM maupun Grup ABM yang merasa dirugikan atau hanya ingin melaporkan terjadinya pelanggaran. Pelaporan pelanggaran dapat dilakukan secara anonim maupun dengan dilengkapi identitas pelapor. Penyampaian laporan secara anonim tetap akan diterima, namun harus dilengkapi dengan bukti-bukti atau sekurang-kurangnya petunjuk awal atas tindakan pelanggaran yang terjadi. Sesuai dengan kebijakan perlindungan pelapor, pelapor yang mengirimkan laporan yang berupa fitnah atau laporan palsu akan memperoleh sanksi dan tidak memperoleh jaminan kerahasiaan maupun perlindungan pelapor. Sanksi yang dpat dijatuhkan menunjuk kepada peraturan internal perusahaan hingga pasal pidana.

Laporan penggunaan dapat dilakukan oleh pelapor melalui surat elektronik (e-mail) atau mengirimkan laporan tertulis kepada :