ABM Investama Preloader

Article

Pemerintah yakin bikin 60 PLB

Image

NERACA Online | Jakarta - Pemerintah optimistis target pembangunan 60 pusat logistik berikat (PLB) hingga akhir tahun 2016 dapat tercapai. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Heru Pambudi mengatakan untuk mewujudkan target tersebut, pihaknya akan terus melakukan bimbingan dan asistensi kepada perusahaan-perusahaan yang berminat menjadi PLB.

"Insya Allah bisa tercapai. Sekarang (PLB) ada 11, akan tambah 16, nanti sisanya dengan setiap minggu kita bisa asistensi mereka mudah-mudahan angka 60 bisa tercapai," ujar Heru saat memberikan keterangan kepada wartawan di Kantor Pusat DJBC di Jakarta, Senin (25/4). Heru menilai respon industri terhadap PLB cukup tinggi yang diindikasikan dengan banyaknya perusahaan yang berminat untuk mengenal dan memahami lebih dalam terkait PLB tersebut.

Oleh karena itu, lanjutnya, DJBC membuka kelas untuk asistensi kepada perusahaan-perusahaan yang digilir sebanyak 10 perusahaan tiap Rabu. "Strategi yang dilakukan Bea Cukai adalah mendiskusikan ini, jadi mereka kita undang. Karena jumlahnya tentunya kalau semua tidak efektif, dan kita bagi 10 setiap minggu," kata Heru. Presiden Jokowi pada 10 Maret 2016, secara simbolis meresmikan beroperasinya PLB di Kawasan Industri Cipta Krida Bahari, Cakung, Jakarta Timur.

PLB adalah gudang logistik multi fungsi untuk menimbun barang impor atau lokal dengan kemudahan fasilitas perpajakan berupa penundaan pembayaran bea masuk dan tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan / atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta fleksibilitas operasional lainnya. Tujuan fasilitas PLB diantaranya adalah untuk mengurangi waktu bongkar muat (dwelling time) di pelabuhan, mendekatkan bahan baku dengan industri, menciptakan efisiensi biaya logistik, menciptakan peluang investasi, serta menjadikan Indonesia sebagai hub logistik Asia Pasifik.

Untuk mencapai target penurunan dwelling time, PLB merupakan salah satu solusi yang dipandang efektif. PLB merupakan kepanjangan (spoke) dari pelabuhan bongkar utama (hub) sehingga diharapkan barang impor dan ekspor tidak menumpuk di satu pintu di pelabuhan utama. Perlu dikembangkan banyak PLB sebagai spoke dari pelabuhan utama. "Presiden mengingatkan, PLB semestinya tidak sekedar jadi pusat penumpukan, tapi juga memperlancar arus barang di pelabuhan. Presiden sudah senang dengan perkembangan (dwelling time) di angka 3,54 hari dan Presiden minta mestinya kita bisa di bawah tiga hari," ujar Heru.

Pada kesempatan tersebut sebanyak 11 perusahaan mendapat fasilitas PLB yakni PT Cipta Krida Bahari Cakung, PT Petrosea Tbk Balikpapan, PT Pelabuhan Panajam (Eastkal-Astra Group) Balikpapan, PT Kamadjaja Logistics Cibitung, PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia Karawang, PT Agility International Halim dan Pondok Ungu, PT Gerbang Teknologi Cikarang (Cikarang Dry Port) dan PT Dunia Express Sunter dan Karawang. Kemudian PT Khrisna Cargo Benoa dan Denpasar, PT Vopak Terminal Merak dan PT Dahana (Persero) Subang.

Sementara itu, 16 perusahaan calon PLB Tahap II sendiri PT Pertamina Driling, PT United Tractors di Balikpapan, PT Mexis di Balikpapan, PT Indocafco di Karawang, PT Lautan Luas di Jakarta / Bekasi, PT Line Logistic di Jakartafiekasi, PT BKDI / PT Tantra Karya Sejahtera di Pangkal Pinang, PT GMF Aerosia di Cengkareng. Selain itu PT Damco Indonesia di Marunda, PT Honda Prospect Motor di Karawang, PT Nikawai di Karawang, PT BP Indonesia SCKB di Tangguh, Papua, PT Trakindo Utama ICKB di Balikpapan, PT CKB di Balikpapan, PT Megasetia di Jakartafflekasi, PT Pertamina NG di Arun Aceh.